Baca Lainnya
"Partai Demokrat akan mendorong terbentuknya Pansus Jiwasrayagate. Dengan harapan biaa terurai persoalan sesungguhnya dan mendapatkan jalan keluar pembayaran para Nasabah. BUKAN untuk menjatuhkan Presiden Jokowi," katanya dalam twit di media sosial Twitter, Senin (30/12).
Ia mengatakan, Kejaksaan mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi di Jiwasraya sejak 2014 hingga 2018. Di bawahnya ia membagikan link berita detikcom yang menyebutkan Jaksa temukan indikasi orupsi di Jiwasraya.
"Baiknya buka audit mas, bukan analis kronologi. Masak belum dapat?" katanya menanggapi postingan netizen bernama Prastowo Yustinus, @prastow.
Prastowo Yustinus menyebut tindakan tegas dan mulai terbuka berpuncak di 2018: pencopotan direksi, Menteri BUMN minta BPKP melakukan audit, dan secara terbuka diakui gagal bayar dan risiko lebih besar. Semua ini berurutan, tidak tiba2. Sekali lagi, ini kejahatan korporasi kok....
Sebelumnya Andi juga mentwit tentang Kejagung.
"Kejagung on the track, dasarnya audit BPK. Pada 2017 tiga besar investasi Jiwasraya, reksa dana Rp 19,17 triliun, saham Rp 6,63 triliun, properti Rp 6,55 triliun. Masalah muncul karena investasi pada reksa dana dan saham mengalami penurunan nilai tiba2," katanya.
Di bawahnya Andi membagi link berita cnbcindonesia, berjudul Kacau! 13 manajer investasi terseret skandal Jiwasraya. (*)
foto diambil dari rmol.id
